Betiklampung.com, Bandarlampung —
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Raden Muhammad Ismail, ikut menyoroti kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Hal ini diungkapkan dalam podcast bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Senin (7/3/2022).
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung ini mengatakan, sebagai wakil rakyat sempat mencari tahu bahwa kejadian kelangkaan ini apa terjadi di Lampung, ataukah tidak. Ia pun sempat mengontak rekan dewan di daerah lain, dan ternyata benar kelangkaan terjadi di Sumatera dan Jawa, bahkan nasional.
“Saya juga sebagai wakil rakyat telah menyuarakan mengenai diskresi atau bicara bencana alam ke pemerintah daerah. Dimana wabah pandemi merupakan bencana alam. Sama juga dengan kebutuhan pokok naik juga diskresi dan merupakan bencana,” kata dia.
Ia pun mengaku telah memberikan masukan pada awal Februari ke pemerintah secara konkrit, bahwa ini diskresi dan harus segera diselesaikan secara cepat. ia minta ada pertemuan antara pihak produsen dengan pemerintah, OPD, dan YLKI. Ia juga memberi masukan ke produsen untuk lebih sedikit mengalah soal harga untuk kepentingan masyarakat.
“Saya juga memberi masukan ke Pemprov Lampung agar mensubsidi minyak goreng. Caranya dengan membayar selisih harga dari produsen dan yang diinginkan masyarakat. Misalnya harga HET pemerintah Rp14 ribu dan produsen Rp17rb, pemerintah mensubsidi Rp3 ribu,” ujar dia.
Menurut hitungan, kata dia, satu minggu pemprov melakukan subsidi sebanyak 1 juta liter, atau sama dengan Rp3 miliar. Subsidi dilakukan selama empat minggu atau sebulan, dengan estimasi anggaran Rp12 miliar. Untuk anggaran, pemprov bisa melakukannya karena ini diskresi dan keadaan mendesak.
“Saya kira dalam diskresi, pemerintah bisa melakukan recofusing anggaran di APBD murni. Agar tidak terganjal masalah, pemerintah bisa berkonsultasi kepada pimpinan dewan, memberitahu kepada Forkompimda. Ini harus dilakukan sambil menunggu lanjutan kebijakan pusat,” jelas dia.(Red)