Kakanwil Sorta Ikuti Seminar Daring Indeks HAM Indonesia

# Dilihat: 101 pengunjung

Betiklampung.com (SMSI), Lampung —

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, mengikuti kegiatan Seminar Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia secara daring melalui platform Zoom. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memfinalisasi Metadata Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Senin, 04/12/2023).

Kegiatan yang juga diikuti oleh Kepala Bidang HAM Basnamara, Kasubbid Pemajuan HAM Ferie Irza Irawan serta Staf Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Lampung. Dalam seminar ini, Dr. Farid Junaedi, Direktur Instrumen HAM, mempresentasikan laporan yang menyoroti sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM terkait hak asasi manusia. Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dianggap sebagai instrumen kunci dalam mengukur komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia.

BACA JUGA:  Antisipasi Kebakaran di Lapas, Lapas Rajabasa Gelar Simulasi Kebakaran Bekerja Sama Dengan Dinas Damkar Bandar Lampung

Dalam laporan Dr. Farid Junaedi, disampaikan bahwa Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen penting untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan hak asasi manusia, mengidentifikasi kendala dan hambatan implementasi hak asasi manusia, serta menentukan praktik terbaik dalam implementasinya.

Indeks ini memiliki dua dimensi utama, yaitu Hak Sosial Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, yang kemudian dijabarkan menjadi 20 indikator hak asasi manusia. Tujuan utama dari indeks ini adalah menjadi alat ukur objektif dan komprehensif untuk memantau implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

BACA JUGA:  Ambil Pelajaran Hidup Dari Balik Jeruji Besi, Siswa SMK Muhammadiyah 3 Metro Kunjungi Lapas Kelas IIA Metro

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr. Dhahana Putra, dalam sambutan nya mengutarakan bahwa Indeks HAM Indonesia adalah suatu instrumen yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana implementasi HAM di Indonesia. Saat ini sudah selesai dibangun walaupun belum sempurna. Dirjen HAM juga berharap agar Indeks HAM Indonesia dapat menjadi cerminan dari kualitas pelaksanaan HAM di negara ini secara akuntabel.

Instrumen ini dibangun dengan tujuan untuk memantau perkembangan situasi implementasi HAM, mengetahui dampak kebijakan Pemerintah terhadap penikmatan HAM, mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi HAM, serta menentukan best practice implementasi HAM sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM.

BACA JUGA:  Sebagai Media Penyampaian Keluh Kesah bagi WBP, Petugas Laksanakan Kegiatan Salam Pemasyarakatan

Seminar ini juga berfungsi sebagai forum diseminasi Indeks Hak Asasi Manusia kepada kementerian/lembaga dan masyarakat. Pemerintah berharap agar melalui kegiatan ini, indeks dapat diperkenalkan dengan baik, kerja sama dapat terjalin, dan masukan dari berbagai pihak dapat dihimpun.

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia diharapkan menjadi tolak ukur yang objektif dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Lampung untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi hak asasi manusia di negeri ini. (*)