Unila  

Unila dan Pemkab Way Kanan Gelar Manajemen Talenta Tingkatkan Kompetensi ASN

253 views

Bandar Lampung – Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier Dan Kewirausahaan (PKK) Universitas Lampung (Unila) bekerja sama dengan Kabupaten Way Kanan, menggelar kegiatan Manajemen Talenta Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2025, di Aula Fakultas Pertanian, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kegiatan ini dibuka langsung Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng. Turut hadir Bupati Kabupaten Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., Ketua UPA PKK Unila, para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, rekan-rekan akademisi, tim asesmen, dan sivitas akademika Unila.

BACA JUGA:  Unila Raih Ulasan Positif Pada Akreditasi Internasional FIBAA Untuk FH dan FISIP

Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.SAk., selaku kepal UPA PKK, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini direncanakan berlangsung selama empat hari mulai dari 21-24 Agustus 2025, diikuti 168 orang peserta.

Selanjutnya, Rektor Unila dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini tidak hanya akan menghasilkan data potensi dan kompetensi yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengembangan karier, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem suksesi yang terencana dan objektif.

“Kami berharap, hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik di Kabupaten Way Kanan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Inovasi Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik Oleh Mahasiswa KKN Unila di Desa Priangan Baru

Bupati Way Kanan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Unila karena telah mewujudkan kolaborasi strategis melalui manajemen talenta hari ini. Ia juga menambahkan, talenta aparatur daerah perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi kerja sama antara Unila dan Pemkab Way Kanan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Hasil asesmen diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (*)