Bandar Lampung — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semesterll 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Bupati / Walikota, serta stakeholders terkait lainnya yang terdiri dari unsur instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, PJP, serta media massa.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada triwulan 2026 yang Juga mampu menempatkan Provinsi Lampung dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di wvilayah Sumatera.
Mirzani menyampailkan, berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita, Pemerintah Provinsi Lampung mentransformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom-up economy berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Beberapa proyek yang mendukung diantaranya seperti MOCAF, bioetanol, dan pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung guna meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemnerintah Provinsi mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui pendekatan ekosistem menyeluruh (end-to-end ecosystem) seperti pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, hingga pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung dan National Cassava Center.
Selain itu, pembangunan dimulai dari desa melalui program Desaku Maju yang bertumpu pada 5 pilar utama meliputi penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin bed-dryerpascapanen, pelatihan vokasi bagi warga, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pembangunan dan perbaikan jalan desa untuk merangkai rantai ekonomi yang terhubung.
Gubernur Lampung menekankan tiga hal penting melalui sinergi hexa helix yaitu menyatukan prioritas pembangunan pusat dan daerah, menghubungkan seluruh instrumen kebijakan, serta mengukur dampak bersama bagi kesejahteraan rakyat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan apresiasi atas prestasi TPID Provinsi Lampung, TPID Kota Metro, dan TPID Kabupaten Lampung Timur yang berhasil ditorehkan. Bimo menyampaikan Lampung merupakan lumbung pangan sekaligus sentra perkebunan, peternakan, dan perikanan nasional.
Banyak komoditas Lampung berada di papan atas nasional: peringkat pertama untuk ubi kayu, nanas, dan lada; peringkat kedua untuk pisang dan tebu; serta peringkat ketiga untuk kambing.
Fondasi ini merupakan modal awal yang kuat untuk hilirisasi agroindustri. Namun, tantangannya adalah produk-produk unggulan di Lampung sebagian besar belum terhilirisasi. Oleh karenanya, terdapat 3 pilar strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu fondasi, akselerator dan enabler.
Bimo menyebut, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan SDM guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Upaya tersebut perlu didukung oleh regulasi yang semakin memudahkan investasi melalui dukungan RTRW, penyelarasan proyek dengan RPJMN dan RPJMD, penguatan tata kelola yang bersih dari praktik pungutan liar, serta optimalisasi OSS.
Selain itu, percepatan pertumbuhan ekonomi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih, pasokan listrik yang andal, dan sarana prasarana logistik serta bongkar muat yang efisien.
Dalam konteks tersebut, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama, dengan dukungan yang selaras dari sektor fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong iklim Investast yang semakın kompetiti.
Ke depan, penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Lampung perlu difokuskan pada tiga cita utama, yaitu mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan inovatif memperkuat kualitas. SDM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Pendapatan Negara hingga Agustus konsisten positif dengan realisasi mencapai Rp8.811,31 miliar (70,69% dari target).
Pertumbuhan ini didorong Pajak Dalam Negeri yang tumbuh 23,95% (yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional yang tumbuh 47,19% (yoy) ditopang kenaikan Bea Keluar/Pungutan Ekspor sebesar 58,63% (yoy) Bagian PNBP Lainnya dari Aset,Piutang dan Lelang mencatatkan hasil impresif mencapai Rp253,79 miliar (862,72% dari target) atau melonjak 1.042,09% (yoy).
Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp20. 461,9 92 millar (70, 14% dari pagu), lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 62, 69%. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13.850,44 miliar (75,64% dari pagu).
Hingga 30 September 2026, APBN senilai Rp13,03 trlin telah dieksekusi melaluiProgram Prioritas Nasional di Lampung, yang mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp7,02 triliun (menjangkau 2, 88 Juta penerima manfaat melalui 1.199 SPPG operasional dan menyerap 53.194 tenaga kerja), Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih sebesar Rp 2,77 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp1, 16 trillun, PKH sebesar Rp875 82 miliar, FLPP sebesar Rp445,74 miliar, serta penyaluran KUR sebesar Rp8,83 triliun kepada 148.981 debitur dan Sekolah Rakyat bagi 255 siswa.
Ke depan, optimalisasi pembiayaan alternatif digenjot melalui kolaborasi dengan Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan seperti BPDP, BPDLH, PIP, PT SMI, PT PIl, SMF, dan Geo Dipa Energi guna memperluas ruang fiskal dan percepat pembangunan daerah.
Otoritas Jasa Keuangan Lampung mencatatkan kinerja sektor, jasa keuangan per. Agustus 2026c dengan total aset perbankan tumbuh 5,17% (yoy) mencapai Rp99,09 triliun, DPK tumbuh 10,15% (yoy) menjadi Rp77,60 triliun, dan total penyaluran kredit mencapai Rp119,29 trilian (tumbuh 7,63 % yoy) dengan porsi kredit produktif mendominasi sebesar 65,2% (Rp77,82 triliun).
Penyaluran kredit pada sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan t baru mencapai 12,7% dari total kredit, serta rasio kedalaman perbankan (banking depth) tercatat sebesar 22,6% (di bawah Sumbagsel 26,4% dan Nasional 39,6%).
OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menetapkan tiga prioritas strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, yakni (1) mendorong bisnis inklusif dan bankable, (2) penyaluran pembiayaan berbasis ekosistem rantai pasok, (3) lnklusi keuangan berbasis potensi wilayah.
Sebagai wujud nyata orkestrasi TPAKD, Program Pilot Ekosistem Penggemukan Sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur menyalurkan pembiayaan KUR dan KURDA sebesar Rp1,5 miliar kepada 10 kelompok peternak mitra yang melibatkan off-taker PT GGL, penjaminan Askrindo, asuransi Jasindo, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, diluncurkan pula Program Siger Taruna Preneur bekerja sama dengan Karang Taruna dan BEI untuk menggerakkan wirausaha muda di pedesaan. Penguatan ini didukung kebijakan strategis OJK melalui POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, POJK No. 17 Tahun 2025 tentang Securities Crowdfunding (SCF), serta optimalisasi instrumen KURDA dan Supply Chain Financing (SCF).
Melaluiforum ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.
Dengan komitmen bersama untuk mendorong hilirisasi, memperluas akses pembiayaan, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah, Lampung diharapkan semakın mampu menjadı pusat pertumbuhan ekonomı yang inklusif, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.
