Ampana – Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Febriansyah bersama jajaran mengikuti Pengarahan Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pemasyarakatan dari tingkat pusat, kantor wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia pada, Rabu (24/06).
Pengarahan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, membahas sejumlah isu strategis, di antaranya persiapan pemberian Pengurangan Masa Pidana Hari Anak Nasional dan Remisi Umum 17 Agustus 2026, pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), penguatan pengawasan, serta tata kelola koperasi di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dirjenpas menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan hak-hak warga binaan, khususnya dalam proses pengusulan remisi. Seluruh Kepala UPT diminta memastikan tidak ada warga binaan yang memenuhi syarat namun terlewat dalam proses pengusulan hak integrasi dan remisi.
Selain itu, Dirjenpas juga mengingatkan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat pengawasan internal guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik organisasi.
Seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kebersihan lingkungan kerja dan hunian, serta melaksanakan seluruh tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi arahan tersebut, Kalapas Ampana, Febriansyah, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh instruksi yang telah disampaikan. Menurutnya, arahan pimpinan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.
“Lapas Ampana siap mendukung seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas organisasi demi mewujudkan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan terpercaya,” tegas Febriansyah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan semakin memahami arah kebijakan organisasi, memperkuat sinergi, serta terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
