Kemenkum Lampung Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong UMK Miliki Legalitas dan Akses Pengembangan Usaha

138 views

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan Sosialisasi Perseroan Perorangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mengenai pentingnya legalitas badan usaha serta kemudahan dalam memperoleh status badan hukum melalui Perseroan Perorangan.

Kegiatan diikuti sebanyak 110 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta stakeholder terkait di Provinsi Lampung. Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Lampung dalam memperluas pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mendorong pelaku UMK agar semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya. Menurutnya, Perseroan Perorangan hadir sebagai salah satu terobosan untuk memberikan kemudahan berusaha melalui proses pendirian badan hukum yang lebih sederhana.

BACA JUGA:  Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dan Mahasiswa UNSRI Wujudkan UMKM Sutra Go Digital di Kampung Sugihwaras

Legalitas usaha tidak hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dengan memiliki badan hukum, pelaku UMK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam mengakses berbagai fasilitas pendukung usaha.

Lebih lanjut, Benny Daryono menekankan bahwa pengembangan UMK tidak hanya membutuhkan legalitas, tetapi juga dukungan akses pembiayaan, layanan perbankan, pemahaman perpajakan, serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum, sektor perbankan, instansi perpajakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan yang menyeluruh kepada pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai Perseroan Perorangan sebagai solusi kemudahan berusaha bagi pelaku UMK, meliputi pendirian, pendaftaran, dan pengembangan badan hukum. Selain itu, materi juga mencakup hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Perorangan, tata cara pembuatan NPWP badan, serta insentif dan tarif PPh final bagi UMK.

BACA JUGA:  Kodim 0410/KBL Menggelar Kegiatan Jumat Peduli di Masjid Jami' Al-Mabrur

Sosialisasi turut menghadirkan materi mengenai akses pembiayaan dan layanan perbankan bagi Perseroan Perorangan dalam mendukung pengembangan UMK, serta informasi terkait perizinan usaha. Materi disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Raja Rezi Erliana; Direktorat Jenderal Pajak, Teguh Sri W; Perbankan (Bank Mandiri), Mas Ima Handayani dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wahyu Winarno serta Nurka Lingga Murti sebagai Moderator.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Lampung berharap masyarakat semakin memahami prosedur pendirian Perseroan Perorangan serta manfaat legalitas badan usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi forum diskusi dan koordinasi yang konstruktif dalam memperkuat ekosistem UMK di Provinsi Lampung.

BACA JUGA:  Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Salurkan Bantuan Logistik Bagi Korban Banjir

Keberhasilan program Perseroan Perorangan tidak hanya diukur dari jumlah badan hukum yang terdaftar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan pelaku usaha, mulai dari peningkatan kepercayaan, perluasan akses pembiayaan, hingga tumbuhnya usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kanwil Kementerian Hukum Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat, sebagai upaya mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas serta pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *