Betiklampung.com (SMSI), Bandarlampung —
Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.IP., S.H., M.M. menghadiri kegiatan Penguatan Tusi dan Reformasi Birokrasi dalam Pencapaian Tarja Kemenkumham Lampung. Kegiatan juga diikuti oleh Jajaran Pegawai Rutan Kotabumi secara virtual melalui zoom meeting.
Menjelang akhir tahun 2023 ini Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah ini secara langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, Kepala Divisi Administrasi, M.Ikmal Idrus: Kepala Divisi Pemasyarakatan,R.B. Danang Yudiawan, Kepala UPT di Provinsi Lampung, Pejabat Administrator dan Pengawas serta dihadiri secara virtual oleh seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing. Dalam sambutannya Sorta menyampaikan secara singkat terkait profil dan capaian target kinerja Kantor Wilayah. Sorta juga menyampaikan upaya Kantor Wilayah dalam memperkuat integritas tugas dan fungsi.
Kantor Wilayah Lampung telah melakukan pendampingan dengan berkunjung ke para Satuan Kerja yang belum mencapai 80x. Dengan demikian, diharapkan pada Evaluasi akhir B12 nanti seluruh Satuan Kerja mampu mendapatkan nilai maksimal 1004.
Dalam Penguatan Reformasi Birokrasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Terkait Reformasi Birokrasi Tematik, Dr. Lucky menyampaikan tujuan dari RB Tematik ialah mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mempercepat penyelesaian permasalahan.
RB Tematik berfokus pada percepatan Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang memliki Sasaran Strategis RB sebagai pengentas kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Pemerintah.
