Betiklampung.com, Lampung —
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kotabumi melalui Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., mengikuti rapat secara daring melalui platform Zoom yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat struktural dan pengelola PPABP dari seluruh Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I.
Rapat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan data pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) melalui sistem Gaji Web. Dalam rapat, Tim Biro Keuangan menyampaikan sejumlah kendala yang sering terjadi terkait proses pembayaran Tukin, antara lain penolakan NPWP, perubahan NPWP, rekonsiliasi data gaji, serta waktu perubahan gaji dan proses SKPP.
Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah penolakan data NPWP yang mempengaruhi 3.280 pegawai. Selain itu, terdapat juga masalah dengan NIP ganda serta NIK dan NPWP yang tidak valid. Tim Biro Keuangan mengarahkan agar masalah NIP ganda dikoordinasikan dengan Biro SDM, sementara masalah NIK diselesaikan melalui Disdukcapil, dan masalah NPWP diselesaikan dengan Kantor Pajak.
Selama sesi tanya jawab, dibahas pula mengenai NPWP gabungan suami-istri yang harus dipisah untuk keperluan pembayaran gaji web. Disepakati pula bahwa penerbitan SKPP dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya, dengan periode perubahan data dari tanggal 2 hingga 7, dan hasilnya akan diinformasikan kepada Kantor Wilayah.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan proses validasi data dan penyelesaian penolakan dapat dilakukan tepat waktu sehingga tidak mengganggu pembayaran Tukin para pegawai.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas IIB Kotabumi untuk mendukung peningkatan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
#KumhamPasti
#ditjenpas
#kabarkumhamlampung
#kumhamlampung
#kanwilkemenkumhamlampung
#DodotAdikoeswanto
#rutankotabumi
