Betiklampung.com, Depok —
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum memasuki Sidang Pleno Komisi. Setelah tiga hari penuh diskusi, presentasi dan konsolidasi antar-unit kerja, yang dipusatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini menegaskan pentingnya kerja konkret, tata kelola terukur, serta sinergi lintas level organisasi(31/07/25).
Ketua Steering Committee, Andry Indrady mengapresiasi kerja keras seluruh peserta dan memastikan bahwa hasil pembahasan dari enam komisi akan diformalkan menjadi Keputusan Menteri sebagai panduan kinerja lanjutan. “Semester II harus jadi momentum akselerasi. Kita harus bekerja konkret, dengan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya manajemen kinerja yang solid dari pusat hingga pelaksana teknis.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico menyoroti komunikasi sebagai kunci keberhasilan organisasi. Ia meminta Kepala Kantor Wilayah menggelar evaluasi rutin bersama jajaran, dan menyampaikan bahwa apresiasi berupa penghargaan dan promosi akan diberikan kepada kakanwil berprestasi.
Dalam sesi pleno Komisi 3B yang membahas isu Kekayaan Intelektual (KI), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mewakili komisi untuk memaparkan sejumlah rekomendasi strategis. Ia menegaskan bahwa penguatan ekosistem KI perlu dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan dan kerja sama dengan UMKM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta Koperasi Merah Putih.
“KI bukan hanya urusan perlindungan hukum, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. Dengan peningkatan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual, jumlah permohonan diharapkan meningkat yang secara langsung berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kementerian Hukum kini bersiap memasuki semester II dengan tekad tinggi untuk menghadirkan layanan hukum yang makin responsif dan berdampak kepada masyarakat.
