Betiklampung.com, Bandarlampung —
Rombongan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan makanan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, Rabu (06/08). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung secara langsung di dalam kompleks lapas dan dipusatkan pada proses pengolahan serta distribusi makanan harian.
Kedatangan tim Ditjenpas disambut langsung oleh Tri Wahyu Santosa, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung, beserta jajaran. Penyambutan ini menunjukkan komitmen lapas terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bagi warga binaan.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan menyeluruh terhadap alur pengolahan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi ke blok hunian. Aspek kebersihan, kualitas bahan, serta kedisiplinan petugas menjadi fokus utama dalam evaluasi yang dilakukan.
Selain itu, tim Ditjenpas juga memberikan arahan penting terkait perawatan dan pemeliharaan inventaris dapur umum. “Peralatan dapur merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap berfungsi optimal demi kelancaran pelayanan makanan,” tegas perwakilan tim.
Sebagai informasi, saat ini dapur umum Lapas Kelas I Bandar Lampung sedang dalam masa renovasi gedung. Meski demikian, layanan makanan kepada warga binaan tetap berjalan lancar berkat penanganan sementara yang telah diatur dengan baik oleh pihak lapas.
Tri Wahyu Santosa mengungkapkan, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk evaluasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan. “Kami sangat menghargai kehadiran tim Ditjenpas. Masukan dan arahan yang diberikan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan makanan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga berakhirnya kegiatan, seluruh rangkaian berjalan tertib, lancar, dan sesuai prosedur. Lapas Kelas I Bandar Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan hak dasar warga binaan, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan rehabilitasi yang manusiawi.
