Lampung — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan public speaking yang diikuti seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan), Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas), Kepala LPKA, beserta jajaran manajer menengah dari seluruh satuan kerja pemasyarakatan se-Provinsi Lampung, Senin 20 Juli 2026.
Menurut Hilal, tugas petugas pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya berkutat pada aspek pengamanan maupun penanganan isu-isu seperti narkoba, love scamming, dan pembinaan warga binaan. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik, aparatur pemasyarakatan juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
“Pemasyarakatan tidak hanya bicara soal pengamanan atau warga binaan. Kita juga harus mengasah kompetensi petugas. Ilmu, pengalaman, dan teknologi saat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik kalau tidak memiliki ilmu dan kompetensi yang memadai,” kata Kakanwil Hilal.
Ia menjelaskan, pelatihan public speaking merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas petugas di lapangan agar mampu mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Selain pelatihan komunikasi publik, pada hari berikutnya peserta juga akan mendapatkan pelatihan mengenai kehumasan dan copyright bagi petugas yang mengelola kehumasan di masing-masing satuan kerja.
“Ini dalam rangka meningkatkan dan mengasah kompetensi teman-teman di lapangan agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Ke depan, tidak hanya bidang ini, tetapi seluruh bidang di jajaran pemasyarakatan akan terus kami tingkatkan kompetensinya,” ujarnya.
Hilal mengatakan, salah satu indikator keberhasilan pelatihan adalah meningkatnya kepercayaan diri para pejabat pemasyarakatan saat berkomunikasi dengan media maupun para pemangku kepentingan.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini tidak ada rasa canggung, takut, atau enggan ketika berkomunikasi dengan media maupun saat menghadiri pertemuan bersama stakeholder. Kemampuan public speaking memang harus terus dilatih,” katanya.
Menurut Hilal, pelatihan tersebut sengaja melibatkan para Kalapas, Karutan, Kabapas, Kepala LPKA, serta jajaran manajer menengah agar kemampuan komunikasi tidak hanya dimiliki pimpinan, tetapi juga pejabat yang sewaktu-waktu harus mewakili satuan kerja.
“Kenapa middle manager juga harus ikut? Supaya ketika kepala satuan kerja berhalangan hadir, mereka bisa membackup dan berkomunikasi dengan siapa pun, baik tamu, stakeholder, media maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui tantangan terbesar yang dihadapi adalah membangun mental percaya diri aparatur saat berhadapan dengan media, stakeholder, maupun mitra kerja. Menurutnya, masih ada petugas yang merasa sungkan atau enggan menjadi narasumber sehingga informasi justru diperoleh dari pihak lain yang belum tentu memahami persoalan secara utuh.
“Kadang muncul rasa malas atau sungkan. Akhirnya orang mencari narasumber lain yang belum tentu kompeten. Dampaknya, informasi yang diterima masyarakat bisa menjadi tidak tepat,” katanya. Hilal menambahkan, pelatihan tersebut juga bertujuan membekali peserta menghadapi berbagai pertanyaan, termasuk pertanyaan kritis dari wartawan.
“Kita harus siap menghadapi berbagai komunitas dan situasi yang mungkin di luar prediksi. Yang penting mental kita tetap baik, menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan siapa pun. Jangan lari, hadapi saja dengan bijak dan profesional,” tegasnya.
