Kendal – Lapas Terbuka Kendal menyerahkan kendaraan dinas hasil lelang kepada pemenang lelang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan akuntabel, Selasa (22/09).
Sebanyak dua unit kendaraan, terdiri dari satu unit mobil dan satu unit sepeda motor beserta dokumen kepemilikan, diserahkan kepada pemenang lelang, Muhamad Mukriz, setelah seluruh tahapan dan proses administrasi lelang diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses lelang dilaksanakan secara terbuka melalui portal resmi lelang.go.id dengan mekanisme open bidding, sehingga seluruh tahapan dapat diikuti secara transparan oleh peserta lelang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan pengelolaan BMN dengan mengedepankan prinsip tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Penyerahan kendaraan dilakukan setelah adanya penetapan pemenang dan pemenuhan kewajiban administrasi sesuai prosedur.
Kalapas Terbuka Kendal, Nu’man Fauzi, menyampaikan bahwa pengelolaan BMN merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pengelolaan BMN harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui proses lelang yang dilakukan secara terbuka melalui portal lelang.go.id, kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari administrasi hingga penyerahan barang kepada pemenang lelang,” ujar Nu’man.
Ia menambahkan, pelaksanaan lelang juga merupakan bentuk komitmen Lapas Terbuka Kendal dalam menjaga tertib pengelolaan aset negara, baik dari sisi fisik, administrasi, maupun hukum.
Sementara itu, pemenang lelang, Muhamad Mukriz, menyampaikan kepuasannya terhadap proses lelang yang telah dilaksanakan.
“Saya merasa puas dengan proses lelang yang dijalankan. Prosesnya jelas dan transparan, mulai dari mengikuti lelang sampai dengan proses penyerahan kendaraan,” ungkap Muhamad Mukriz.
Dengan terlaksananya penyerahan kendaraan hasil lelang ini, Lapas Terbuka Kendal terus berkomitmen meningkatkan tata kelola BMN yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
