Lampung — Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Oktober 2026 mengalami inflasi 0,54% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,14% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi bulan Oktober dalam tiga tahun terakhir yang alami inflasi sebesar 0,32% (mtm). Adapun, secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 3,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional
yang sebesar 3,23% (yoy).
Inflasi Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan cabai rawit tercatat memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22% (mtm), 0,07% (mtm), 0,04% (mtm), 0,04% (mtm), dan 0,04% (mtm). Kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.
Sementara itu, kenaikan harga beras didorong oleh penurunan produksi padi pascapanen gadu yang turut diperberat oleh meningkatnya intensitas fenomena El Niño. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan. Di sisi lain, tekanan inflasi Oktober 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Komoditas terong, daging ayam ras, minyak goreng, dan jagung manis masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,03% (mtm), -0,02% (mtm), -0,02% (mtm), dan -0,01% (mtm). Penurunan harga terong sejalan dengan meningkatnya pasokan selama berlangsungnya periode panen, sedangkan penurunan harga daging ayam ras didukung oleh terjaganya pasokan dan bertambahnya ketersediaan ayam siap potong.
Sementara itu, penurunan harga minyak goreng diperkirakan sejalan dengan pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi. Selain komoditas pangan, penurunan harga emas perhiasan turut menahan tekanan inflasi dengan andil deflasi sebesar -0,02% (mtm), sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global. Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi IHK Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy) hingga akhir tahun 2026. Namun demikian, sejumlah risiko perlu terus diwaspadai dan dimitigasi.
Dari sisi Inflasi Inti (Core Inflation), risiko bersumber dari tingginya volatilitas harga emas global seiring dinamika geopolitik, pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga global, potensi penurunan produksi kelapa sawit dan tebu akibat fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung dengan intensitas kuat hingga awal tahun 2027, sehingga berisiko mengganggu produksi CPO dan gula, serta kenaikan harga komponen chip global yang diperkuat oleh penguatan dolar AS dan berpotensi meningkatkan biaya impor serta harga barang elektronik.
Dari sisi Inflasi Bahan Makanan Bergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menguatnya intensitas El Nino yang berisiko menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura, panen gadu yang kurang optimal akibat kondisi tanah dan musim kemarau yang berpotensi mendorong kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP).
Sehingga meningkatkan biaya bahan baku penggilingan dan harga beras, persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung yang berisiko meningkatkan arus keluar gabah dan mengurangi ketersediaan pasokan bagi penggilingan lokal; serta ketidakpastian kondisi cuaca maritim dan gelombang yang berpotensi menghambat aktivitas melaut dan pasokan ikan, sementara harga daging sapi masih menghadapi tekanan dari potensi kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Sementara itu, dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko yang perlu diwaspadai meliputi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan penurunan stok minyak mentah AS yang berpotensi mendorong penyesuaian harga BBM, serta kenaikan harga energi global. Tingginya harga acuan LPG internasional, dan risiko gangguan jalur impor yang berpotensi meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG domestik, terutama LPG non-subsidi.
Meninjau perkembangan inflasi Oktober 2026 dan mempertimbangkan berbagai risiko inflasi
ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi
melalui strategi 4K sebagai berikut:
1. Keterjangkauan Harga
a. Optimalisasi operasi pasar beras/SPHP secara terarah
b. Memperkuat pemantauan harga dan pasokan melalui PIHPS, SPH, dan SP2KP, khususnya
untuk beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Mengoptimalkan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai kanal distribusi
harian untuk beras SPHP dan pangan strategis lainnya;
b. Mendorong peningkatan produksi hortikultura melalui intensifikasi GAP dan smart fertigation
serta penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan sarana produksi;
c. Mendorong penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan greenhouse cabai,
mesin packaging dan separator padi, RMU/RPU, serta kandang ayam;
d. Mengantisipasi El Nino melalui optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam,
dan dukungan sumur bor pada klaster binaan.
3. Kelancaran Distribusi
a. Mengoptimalkan KAD cabai merah Kulon Progo-Kota Metro serta KAD bawang merah.
Kabupaten Solok-Bandar Lampung dan Metro untuk memperkuat kontinuitas pasokan.
b. Menindaklanjuti KAD Bandar Lampung-Kabupaten Bantul untuk penyediaan benih dan
replikasi budidaya bawang merah.
c. Mengoptimalkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung pelaksanaan operasi
pasar dan KAD, khususnya komoditas yang berisiko mengalami inflasi.
4. Komunikasi Efektif
a. Memperkuat integrasi data harga, neraca pangan, dan e-Horti untuk mendukung penguatan
Early Warning System (EWS). Piloting e-Horti telah dilakukan di 6 kabupaten/kota, cakup 110 petani dengan luas tanam 55,42 ha.
b. Memperkuat koordinasi TPID melalui HLM, rakor pengendalian harga, dan pemantauan
produksi pangan
c. Memperkuat komunikasi publik dan edukasi inflasi melalui siaran pers, edukasi masyarakat, serta capacity building peningkatan produktivitas dan perlindungan usaha tani.
