Betiklampung.com (SMSI), Bandarlampung —
Kepala Divisi Administrasi, Dr. M ikmal Idrus; mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menghadiri Acara Pemberian Penghargaan Doktor Honoris Causa yang diberikan UNILA kepada Gubernur Lampung, Ir. Arinal Djunaedi dalam Sidang promosi Doktor Honoris Causa, di Gedung Serba Guna Unila, Kamis (26/10/2023).
Arinal Djunaidi dianugerahi gelar Doktor H.C. Bidang Ilmu Ekonomi oleh Unila sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasanya dalam pembangunan Lampung melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
Sidang Promosi dimulai dengan pembukaan oleh Rektor Unila Prof. Lusmeilia. Selanjutnya, Arinal Djunaidi atau promovendus menyampaikan presentasi karya ilmiah berjudul “Program Kartu Petani Berjaya dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian di Provinsi Lampung” di hadapan Komisi Penguji.
Rektor Lusmeilia Afriani mengungkapkan, setelah Komisi Promosi Dr. H.C. menilai karya ilmiah, mendengarkan presentasi dan jawaban klarifikasi oleh Saudara Arinal Junaidi, dengan judul ‘Program Kartu Petani Berjaya dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian di Provinsi Lampung’, maka dengan ini Komisi Promosi Doktor Universitas Lampung menyatakan layak dan lulus kepada Saudara Arinal Djunaidi untuk menyandang Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi.
Dr. (H.C.) Arinal Djunaidi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam pemikiran, pendampingan, dan dukungan. Gelar ini merupakan bukti kolaborasi yang perlu diteruskan di masa depan.
Dia juga menekankan, Unila sebagai institusi pendidikan tinggi tempatnya belajar sejak kuliah hingga sarjana, layak mendapatkan penghargaan yang tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan anugerah gelar ini adalah momen tak terlupakan dalam hidupnya.
Arinal Djunaidi juga berterima kasih kepada keluarga, para promotor, co-promotor, dan akademisi yang telah membimbing serta mendukung Program Kartu Petani Berjaya, serta semua mitra kerja di Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota.
