BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta manajemen RSUD dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) terus membenahi kualitas pelayanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, serta pencegahan maladministrasi dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang berlangsung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Sambutan Gubernur dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Gubernur menilai evaluasi Ombudsman menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengukur sekaligus memperbaiki mutu pelayanan publik.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki.
Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Menurut Gubernur, pelayanan publik merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh penyelenggara layanan dituntut bekerja secara profesional, memberikan kemudahan akses, menjamin kepastian pelayanan, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Dalam penilaian tahun ini, Ombudsman menetapkan empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung sebagai objek evaluasi. Keempatnya yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.
Meski demikian, perhatian terhadap kualitas pelayanan tidak boleh hanya terfokus pada empat OPD tersebut. Sebab, seluruh 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Khusus RSUD Abdul Moeloek yang merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi sekaligus salah satu rujukan utama di Lampung, Gubernur meminta seluruh jajaran menjaga mutu layanan dan memastikan setiap pasien mendapatkan perlakuan yang adil sesuai standar yang berlaku.
Manajemen rumah sakit juga diminta mempersiapkan penilaian secara menyeluruh, mulai dari penerapan standar operasional pelayanan, kelengkapan administrasi dan informasi, hingga optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat.
Pencegahan maladministrasi, lanjutnya, harus menjadi perhatian sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Gubernur turut mengingatkan capaian Pemprov Lampung pada penilaian pelayanan publik tahun 2025. Saat itu, Lampung berhasil masuk tiga besar nasional dan memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi.
Berdasarkan catatan Pemprov Lampung, Lampung menjadi satu-satunya dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut. Capaian itu diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2026.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Lukman Pura, mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Ia menegaskan, kualitas pelayanan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan medis. Kepastian layanan, keterbukaan informasi, profesionalisme petugas, serta kemampuan merespons kebutuhan dan keluhan pasien juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Di sisi lain, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodik Hermanto, menjelaskan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan penyelenggara pelayanan publik.
Menurutnya, kegiatan pengawasan itu justru diarahkan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan.
Dodik menyebut RSUD Abdul Moeloek memiliki tanggung jawab besar karena menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Melalui evaluasi tersebut, Ombudsman berharap kualitas pelayanan semakin mudah diakses, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam proses penilaian, tim Ombudsman melakukan sejumlah tahapan, di antaranya wawancara dengan penyelenggara layanan, pemeriksaan langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta pengecekan dokumen perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.
Tim juga menggali pengalaman masyarakat melalui wawancara langsung dengan pasien atau pengguna layanan guna mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang diterima.
Dodik menambahkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota se-Lampung selama hampir tiga bulan.
Beberapa rumah sakit yang menjadi lokasi peninjauan antara lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat.
Ia berharap pihak RSUD Abdul Moeloek dapat menyampaikan data dan informasi secara objektif serta terbuka selama proses evaluasi berlangsung. Keluhan masyarakat, menurutnya, harus dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kekurangan, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari.(kmf)
