Guna Meningkatan Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kalapas Gunung Sugih Hadiri Rakor Dilkumjakpol Plus

# Dilihat: 209 pengunjung

Betiklampung.com, Bandarlampung –

Kepala Lapas Gunung Sugih, Denial Arif, didampingi oleh Ka KPLP Lapas Gunung Sugih, Ahmad Walid mengikuti kegiatan rapat koordinasi antar penegak hukum (Dilkumjakpol) Provinsi Lampung yang bertemakan “Peningkatan sinergitas aparat Penegak Hukum (APH) pada pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan restorative justice system” digelar di Hotel Novotel, Bandarlampung, Rabu (29/9/21).

Dalam rapat Koordinasi Dilkumjakpol (Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian) Plus yang dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso serta Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, diharapkan untuk selalu bersinergi di bidang penegakan hukum di wilayah Provinsi Lampung. “Lapas Gunung Sugih dengan pihak–pihak Polisi, BNN, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI itu sudah berjalan sangat baik, artinya disini bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada di Rutan dan Lapas se-Lampung terkait over kapasitas khususnya,” kata Kepala Lapas Gunung Sugih, didampingi Ka KPLP Lapas Gunung Sugih.

BACA JUGA:  Jalin Konektivitas Dua Destinasi Pariwisata, Gubernur Arinal Luncurkan Penerbangan Perdana Rute Lampung-Yogyakarta dan Lampung-Bali

Kepala Lapas Gunung Sugih mengatakan, bahwa dari awal kita memang sudah bersinergi, dan di acara hari ini hanya penegasan kembali dan mengingatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan para penegak hukum yang lain, “Lapas dan Rutan itu tidak bisa berdiri sendiri pasti akan ada kaitannya dengan pemerintah daerah,” jelas Kepala Lapas Gunung Sugih, Denial Arif saat di wawancara oleh media.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pembinaan Kepribadian, Lapas Kelas I Semarang Perluas Masjid At-Taubah

Denial menjelaskan, untuk di Lapas Gunung Sugih Lampung Tengah itu kapasitas nya 350 dan saat ini di isi 700, memang over kapasitas mencapai 100 persen. “Tapi dalam hal ini bukan menjadi halangan maupun alasan kita untuk tidak melakukan pembinaan terhadap warga binaan, dengan kita menggandeng pemerintah daerah dan penegak hukum yang lain nya,” kata Denial.

BACA JUGA:  Semarak Kejuaraan Nasional Maharatan I Meriahkan Dies Natalis Unila 

Kemudian, lanjut Denial, untuk solusi terjadinya over kapasitas kita akan melakukan mutasi dan itu juga kita mempunyai program pemerintah yang namanya asimilasi dan itu tetap berjalan. “Kalau misalnya tahanan sudah putus jadi narapidana dan mendapatkan hukuman tinggi kita mutasi ke lapas–lapas yang lain seperti lapas Rajabasa yang memang tempatnya di khususkan untuk maksimum scurity,” tuturnya. (Tik)