Penguatan Reformasi Birokrasi Dalam Pembangunan ZI Dari Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Untuk Kemenkumham Jabar

# Dilihat: 105 pengunjung

Betiklampung.com (SMSI), Bandung —

Mantapkan pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Jabar, Kamis ini, 12 Mei 2022, Kakanwil Kemenkumham Jabar, Sudjonggo, didampingi Kadivmin Kemenkumham Jabar, Anggiat, Kadivpas Kemenkumham Jabar, Maulidi Hilal, Kadivim Kemenkumham Jabar, Yayan, Kadivyankum Kemenkumham Jabar, Heriyanto, serta seluruh Kepala UPT di Wilayah Jawa Barat, dapatkan pengarahan dari Staff Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.

Selain Para Pejabat di Kantor Wilayah yang disebutkan Penguatan dari Staf Khusus Menteri bertemakan ‘Penguatan Reformasi Birokrasi Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM’ ini juga diikuti oleh Koordinator dan Anggota Tim Pokja WBBM Kanwil Kemenkumham Jabar sebagai sarana untuk memperkaya kompetensi Tim Pokja dalam membangun Zona Integritas di Kemenkumham Jabar.

Di Moderatori oleh Kadivmin Anggiat, Stafsus Linggawati menyampaikan dalam paparannya, “Kehadiran saya disini bukan lagi untuk memberikan teori tetapi lebih ke me-refresh atau mengingatkan kembali semangat dan perjuangan dalam bagaimana untuk mewujudkan zona integritas, sehingga performa dan kinerja kita menjadi lebih baik”.

“Reformasi birokrasi itu adalah suatu proses yang tidak akan pernah berhenti bagi kita semua sebagai seorang ASN, perbaikan-perbaikan sebagai hasil dari Reformasi Birokrasi itu seperti ada nya tunjangan kinerja, yang dari 10 tahun lalu proses pemenuhannya itu semakin akurat dan tepat sasaran sejalan dengan kinerja yang diberikan oleh ASN itu sendiri.” ungkapnya.

“Reformasi Birokrasi itu bukan hanya meraih WBK atau WBBM tetapi lebih jauh berarti melaksanakan perbaikan terus menerus dan WBK dan WBBM itu merupakan bagian dari perbaikan-perbaiakn dalam birokrasi ASN. Di Kemenkumham sendiri mengalami penurunan dalam usulan UPT untuk meraih WBK dan WBBM, untuk wilayah jabar 31 usulan wbk 10 usulan wbbm dan yang disetujui hanya 3 wbk dan 1 wbbm,” terang Stafsus yang melanjutkan dengan memaparkan kekurangan UPT dalam mewujudkan WBK dan WBBM.

BACA JUGA:  Ditreskrimum Polda Lampung Amankan Pelaku Mafia Tanah, Berhasil Tipu Korbannya Hingga Milyaran Rupiah

“Ingin saya kembali ingatkan juga bahwa penilaian WBK dan WBBM ini kriterianya tidak hanya penilaian WBK dan WBBM, tetapi wajah dimedia juga sangat penting banyak terjadi penilaian di TPI dan TPN sudah bagus tetapi jika ada berita negatif yang viral hal tersebut dapat menyebabkan gagal nya memperoleh predikat WBK atau WBBM, sehingga manajemen media yang baik sangat diperlukan apabila di jalankan dan di maintenance sebaik mungkin oleh teman2 UPT di Jawa Barat ini,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan pendekatan seperti ini dapat bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan di Jawa Barat, karena saya merasa jika komunikasi secara lisan itu akan terasa lebih efektif daripada laporan secara tertulis yang terbilang banyak dalam tujuan untuk segera mungkin memperoleh solusi dari suatu permasalahan.” kata Staf Khusus Menteri ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan Tanya Jawab dari para peserta kepada Staf Khusus Menteri seputar materi yang disampaikan sebelumnya, ditutup dengan permohonan penjelasan dari Kakanwil Sudjonggo kepada Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri terkait dengan Sikap dan Langkah terbaik dalam melaksanakan Manajemen Media yang baik dan akurat.