Pimpin Rapat Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kadiv Yankumham Minta Agar Hasilkan Rekomendasi Bagi Pembangunan Hukum Nasional

# Dilihat: 158 pengunjung

Betiklampung.com (SMSI), Bandarlampung —

Tim Kelompok Kerja (POKJA) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Lampung melaksanakan Rapat ke-2 Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023. Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung Dr.Alpius Sarumaha, kegiatan yang dilaksanakan di ruang legal drafter tersebut dimulai pukul 09.00 WIB,

Dalam kegiatan tersebut menghadirkam Narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Muhammad Kabul, S.Sos dan Dosen Universitas Lampung Agus Triyono, Phd. Dalam sambutannya, Kepala Divisi menyampaikan bahwa Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah ini adalah salah satu program Badan Pembinaan Hukum Nasional yang didelegasikan ke wilayah merupakan Tugas dan Fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

BACA JUGA:  Kepala LPKA Bandarlampung Tandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait

Untuk itu diharapkan Para Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Tim Pokja Internal dapat bersinergi dengan Tim Pokja Eksternal dari Biro Hukum Provinsi Lampung, Bagian Hukum dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung selaku pemangku kepentingan. Terkait dengan obyek Analisis dan Evaluasi Produk Daerah Tahun ini yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Tingkatkan Sinergi, Pertamina Bersama Stakeholder Laksanakan Monitoring BBM Dan LPG di Lampung

Selanjutnya, Kepala Divisi memberi arahan agar dalam melakukan analisis dan evaluasi Tim Pokja harus memetakan terlebih dahulu kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya melakukan Analisis dan Evaluasi dengan pisau 6 (enam) Dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Hasil rekomendasi diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah setempat dalam penataan regulasi dalam rangka pembangunan Hukum Nasional.