Penuhi Hak Integrasi, 83 WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Bandarlampung Jalani Sidang TPP

# Dilihat: 104 pengunjung

Betiklampung.com (SMSI), Bandarlampung —

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana dan membantu proses rehabilitasi narapidana. Salah satu upaya untuk memastikan pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan adalah melalui pengawasan dan evaluasi yang teratur.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Narkotika Kelas IIA Bandarlampung menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Sabtu (28/10).

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandarlampung, Ade Kusmanto Sidang TPP di Lapas Narkotika Bandar Lampung menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa warga binaan mendapatkan perlakuan yang layak dan kesempatan untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman mereka.

BACA JUGA:  Apel Serah Terima Regu Pengamanan, Kepala KPR Berikan Arahan dan Penguatan Tugas Pengamanan

“Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam sidang ini adalah karakter dan perilaku warga binaan. Hasil dari sidang ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi,”ungkap Kalapas di Aula Lapas Narkotika Bandarampung.

Selanjutnya, dalam arahannya Kalapas menegaskan agar seluruh petugas lebih jeli melihat perkembangan sikap WBP serta mengamati proses pembinaan yang telah berjalan dengan tercapainya hasil yang baik.

BACA JUGA:  Tim Kanwil Kemenkumham Lampung Sambangi SPN Polda Lampung Untuk Membahas Materi Kurikulum FMD 2024

“Sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahapan masa pidana pembinaan untuk mendengarkan masukan dari seluruh anggota untuk menilai kelayakan WBP dalam pembinaan lanjutan,” kata Kalapas.

Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah WBP layak diusulkan mendapatkan CB, PB, atau CMB , dengan terpenuhinya persyaratan tertentu baik administrasi maupun substansi.

“Dalam Sidang TPP dilaksanakan pembahasan mengenai perkembangan ataupun keadaan WBP selama menjalani masa pidana didalam Lapas. Layak atau tidaknya seorang WBP diusulkan integrasi,”tambahnya.

BACA JUGA:  Pemprov Lampung Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2024

Diketahui, sidang TPP ini diikuti oleh 83 orang warga binaan yang terdiri dari 37 orang Pembebasan Bersyarat, 37 orang Tamping (Tahanan Pendamping), dan 7 orang Pemuka.

“Lapas Narkotika Bandarlampung selalu berkomitmen dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada WBP dengan memenuhi Hak-Hak WBP sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya. (*)