Martapura – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan terus berupaya memperkuat pemenuhan hak-hak hukum tahanan melalui kegiatan Fasilitasi Pendampingan Litigasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Firma Hukum.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, serta diikuti oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang membidangi pelayanan tahanan.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan setiap tahanan memperoleh akses terhadap bantuan dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman petugas mengenai mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi sekaligus memperkuat koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan dengan LBH dan Firma Hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Asnedi dan Rinaldi Wijaya selaku narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyampaikan materi mengenai mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi oleh LBH dan Firma Hukum.
Materi yang diberikan mencakup penguatan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada tahanan, sehingga proses fasilitasi bantuan hukum dapat berjalan secara tepat, efektif, dan sesuai prosedur yang berlaku.
Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan berbagai hal terkait pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum di masing-masing UPT. Melalui sesi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta koordinasi yang lebih baik dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi tahanan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Dr. Gun Gun Gunawan, melalui kegiatan ini mendorong jajaran Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan berharap seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam memfasilitasi akses bantuan hukum bagi tahanan.
Dengan adanya sinergi bersama LBH dan Firma Hukum, pemenuhan hak-hak hukum tahanan diharapkan dapat terlaksana secara optimal serta mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional, transparan, humanis, dan berkeadilan.
