Lampung — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Senin (16/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara, serta dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur, Drs. Ahmad Zainuddin, M.AP., Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gunadi, S.STP., M.M., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Timur Meida Ulfah, S.H., JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Setwan Kabupaten Lampung Timur Lukas Siregar, perwakilan tim penyusun dari Universitas Lampung, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Lampung, serta perwakilan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung, Raden Roro Hartati.
Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini disusun sebagai landasan hukum dalam mengakomodasi kebutuhan dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pendidikan, sehingga peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan akses pendidikan yang layak, setara, serta sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dalam rapat tersebut, Kepala Divisi P3H, Laila Yunara, menekankan agar Ranperda dicermati secara menyeluruh, baik dari aspek teknik penulisan maupun materi muatan, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, Dina Mariana Sirait dan Gunawan selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya bertindak sebagai pembahas dengan memberikan pencermatan dan penyesuaian terhadap substansi serta teknik penyusunan Ranperda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan sektoral, dan ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, Ranperda Kabupaten Lampung Timur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

