Kepala Imigrasi Kotabumi Pimpin Rapat Timpora Lampung Barat, Bahas Pengawasan Orang Asing

297 views

Betiklampung.com, Kotabumi —

Kepala Imigrasi Kotabumi, Ibu R.A. Tyas Kristyaningrum, memimpin kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Lampung Barat yang digelar di Aula Pakuwon, Bappeda Lampung Barat. Rapat ini merupakan bagian dari program Tahun Anggaran 2024 dan dihadiri berbagai instansi pemerintah, penegak hukum, dan instansi vertikal lainnya.

Dalam sambutannya, Ibu R.A. Tyas menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini membawa tantangan besar dalam penegakan hukum keimigrasian. Ia menggarisbawahi maraknya kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) sebagai isu krusial yang memerlukan sinergi antarinstansi.

BACA JUGA:  Kalapas Gowim Mahali Tutup Kegiatan PPL Mahasiswa STAI Brebes Sebagai Wujud Sinergitas Antara Lembaga Pemasyarakatan dan Dunia Pendidikan

“Saya berharap forum ini mampu memberikan saran strategis dan pertimbangan dalam pengawasan orang asing. Kita perlu melaksanakan operasi gabungan, baik yang bersifat khusus maupun insidentil, guna mencegah potensi pelanggaran,” ujar Ibu Tyas.

Ia juga mengajak seluruh anggota TIMPORA untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan pengawasan keimigrasian yang efektif, terutama di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan di wilayah Lampung Barat.

BACA JUGA:  FK Ditangkap, Polres Lamtim Amankan 1.190 Liter Solar Subsidi Tak Berizin

Rapat ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga forum diskusi yang produktif antar anggota Timpora Kab. Lampung Barat. Dalam sambutannya, Ibu Tyas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengawasan WNA.

“Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi panduan strategis bagi pengawasan keimigrasian di Lampung Barat. Partisipasi aktif seluruh anggota TIMPORA sangat kami apresiasi,” tambahnya.

Rapat ini menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi Kotabumi dalam menjalankan tugas pengawasan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika global yang memengaruhi keamanan wilayah.