Kanwil Ditjenpas Kaltim Perkuat Sinergi dengan Pemprov Kaltara Bangun Satker Pemasyarakatan Baru di Bulungan

131 views

Tanjung Selor – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan dan pembinaan pemasyarakatan di wilayah kerjanya. Pada Selasa (17/11/2026). Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur melaksanakan audiensi resmi bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Pertemuan strategis ini membahas penguatan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus utama pada urgensi pembangunan satuan kerja (satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan selaku ibu kota provinsi.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur menyoroti kondisi faktual di lapangan, di mana dua satker pemasyarakatan yang saat ini beroperasi di Kalimantan Utara yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan telah mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded) yang sangat tinggi, mencapai angka 350%.

BACA JUGA:  Bebas dari Barang Terlarang, Lapas Ampana Lakukan Penggeledahan Kamar Hunian Warga Binaan

Tingginya tingkat kepadatan hunian tersebut berdampak langsung terhadap optimalisasi aspek keamanan, ketertiban, program pembinaan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Oleh karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghadirkan fasilitas pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan dinilai menjadi langkah mendesak dan strategis guna memeratakan distribusi warga binaan.

Gubernur Kalimantan Utara menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung rencana pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.

BACA JUGA:  Persiapan Kembali ke Masyarakat, Lapas Cibinong Evaluasi Usulan Hak Integrasi Warga Binaan Melalui Sidang TPP

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, realisasi dukungan hibah pembangunan dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal ini akan berpedoman penuh pada ketentuan dan pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk memenuhi aspek legalitas penganggaran daerah sesuai aturan tersebut, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Resmi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BACA JUGA:  29 Petugas Lapas Way Kanan Ikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Wawasan Oleh Kanwil Kemenkumham Lampung

Surat persetujuan tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dalam koordinasi teknis dan administrasi lanjutan antara jajaran Pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *