Kalianda – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri Republik Indonesia secara virtual, Senin (21/4/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa inflasi Indonesia masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (yoy) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi month to month (mtm) mencapai 1,65 persen.
“Ini memang kalau kita liat trendnya dari turun -0,09 langsung melonjak 1,03 persen. Tapi nggak papa, ini situasi yang terkendali, karena target nasional, Indonesia diangka 2,5 persen ±1 persen,” ungkap Mendagri, Tito Karnavian.
Meski demikian, Tito Karnavian mengingatkan agar tetap waspada terhadap kondisi tersebut, terutama untuk para produsen, khususnya petani gabah dan jagung. Dirinya menegaskan, agar Bulog dapat melakukan penyerapan hasil panen sesuai dengan HPP Rp6.500 untuk gabah kering dan Rp5.500 untuk jagung.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan perlindungan terhadap produsen pangan domestik.
“Pemerintah sudah membuat kebijakan, Bulog diminta mampu menyerap di harga Rp6.500 untuk gabah kering dan jagung di harga Rp5.500. Itu cukup menggembirakan petani kalau dilaksanakan secara konsisten,” kata Tito Karnavian lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan inflasi tidak secara spesifik memotret harga yang dibayar konsumen secara langsung, melainkan mencerminkan perubahan harga secara umum.
Hal tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak salah mengartikan makna angka inflasi yang rendah atau tinggi.
“Sebagai contoh, bawang putih dan minyak kita adalah barang dengan harga stabil, tapi stabil dengan harga yang tinggi. Sehingga IPH-nya relatif rendah, karena harga stabil di harga tinggi. Ini mungkin perlu juga untuk menjadi perhatian kita,” kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas pula program Sekolah Rakyat, sebagai upaya dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. (*)
